tribun-nasional.com – PERHAPI (Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia) mendukung penuh rencana pemerintah yang akan membatasi pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel di Indonesia. Utamanya yakni smelter yang tidak berorientasi pada green energy dan green industry.
Ketua Umum Perhapi, Rizal Kasli mengungkapkan bahwa rencana pemerintah tersebut sejalan dengan road map pemerintah menuju net zero emission pada tahun 2060. Oleh sebab itu, ia menyarankan agar pemerintah fokus pada penggunaan energi bersih.
“Sebaiknya memang fokus kepada energy yang lebih ramah lingkungan yang digunakan untuk smelter baru yang akan dibangun terutama dari panas bumi, angin, air (PLTA), matahari (solar cell), biogas, dan lain-lain,” ujar Rizal kepada CNBC Indonesia, Rabu (18/1/2023).
Menurut Rizal hal tersebut sangat dimungkinkan apabila di daerah yang akan dibangun smelter memiliki sumber daya energi yang ramah lingkungan tersebut. Namun jika tidak ada sumber energi tersebut, sebaiknya pemerintah melalui PLN harus mengusahakan jaringan listrik yang handal dengan harga yang bersaing untuk menghidupkan smelter tersebut.
“Pemerintah harus ambil peran dalam mengembangkan infrastruktur terutama jaringan listrik, air, jalan, pelabuhan dan agar industry kita bisa bersaing dengan industri sejenis di Negara lain. Kita ambil contoh Negara China yang selalu berada di depan dalam membangun infrastruktur untuk persiapan bagi pengembangan industri nantinya,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah akan membatasi pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter). Khususnya bagi smelter yang hasil produknya baru mencapai 40%.
Menteri Bahli menyatakan bahwa ke depan pihaknya akan melakukan pembatasan terhadap pembangunan smelter yang tidak berorientasi pada green energy.
“Ini sebagai bentuk dari kepedulian pemerintah dalam melakukan penataan terhadap pembangunan produk yang berorientasi pada green energy dan green industry,” terang Menteri Bahlil saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jumat (13/1/2023).
Sebagai detil pembatasan pembangunan smelter, Bahlil menguraikan bahwa saat ini produk dari hasil smelter khususnya bijih nikel adalah Nikel Pig Iron (NPI). Di mana, NPI sudah masuk dalam kategori pioneer.
Bahlil mengungkapkan bahwa, saat ini Indonesia telah dibanjiri atas produk NPI tersebut. Makanya, pihaknya akan menata kembali kebijakan smelter tersebut lantaran sumber daya atau cadangan nikel dikatakan sudah tidak banyak.
“Harus seimbang antara smelter yang mau kita bangun dengan cadangan bahan baku yang ada. Nah, sekarang kita dorong sektor hilirisasi dengan nilai tambah 80%,” tandas dia.
