Menpan RB: Lintas K/L sepakati langkah konkret percepat SPBE

Menpan RB: Lintas K/L sepakati langkah konkret percepat SPBE

tribun-nasional.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan pihaknya beserta lintas kementerian/lembaga (K/L) menyepakati pelaksanaan langkah kerja konkret dalam mempercepat sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).Anas, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu, menyampaikan kementerian/lembaga tersebut meliputi Kemenpan RB, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu).”Saat ini, kami bersama Kemendagri, Kemenkominfo, BSSN, dan Kemenkeu terus mengupayakan penerapan reformasi birokrasi tematik yang berdampak di masyarakatsesuai dengan arahan Presiden. Salah satunya, digitalisasi pemerintahan melalui penerapan SPBE. Kami semua sepakat untuk secara konkret bekerja mempercepat SPBE,” kata dia usai bertemu lintas kementerian/lembaga tersebut di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu.Selain Anas, pertemuan itu dihadiri Mendagri Tito Karnavian, Menkominfo Johnny G. Plate, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Kepala BSSN Hinsa Siburian, dan Staf Ahli Kemenkeu Sudarto.Anas menjelaskan percepatan penerapan SPBE yang di dalamnya termasuk penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital merupakan upaya untuk mendongkrak transformasi digital pemerintah demi meningkatkan kualitas pelayanan publik.Saat ini, katanya, pola sektor layanan publik digital yang sudah dimiliki pemerintah masih terfragmentasi per instansi, sektor, dan silo based system. Hal tersebut mengakibatkan proses input data dilakukan secara berulang. Selain itu, masyarakat harus membuat banyak akun untuk beragam layanan publik berbasis digital yang disediakan pemerintah.“Maka dari itu, Peraturan Presiden Arsitektur SPBE Nasional bertujuan untuk memadukan layanan digital yang terpisah-pisah menjadi sebuah layanan digital yang terpadu dan terintegrasi melalui Portal Nasional Administrasi Pemerintahan dan Portal Nasional Pelayanan Publik alias MPP Digital,” lanjut Anas.Anas menyampaikan saat ini MPP semakin banyak dibangun secara fisik dan telah diresmikan. Ke depan, lanjut dia, seluruh daerah diharapkan akan memiliki MPP, baik secara fisik maupun digitalyang di dalamnya memuat seluruh layanan pemerintah berbasis data kependudukan atau “digital ID”.

“MPP Digital ini menjadi fokus kita dalam jangka pendek, sebagaimana arahan Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin,” kata Anas.Ia menyampaikan seluruh pihak terkait bersama Tim Koordinasi SPBE akan terus mengawal pelaksanaan SPBE. Menurut dia, penerapan SPBE membutuhkan strategi serta keterpaduan langkah untuk memberikan akselerasi yang berdampak pada percepatan pencapaian target bersama.”Timeline rencana penerapan telah kami konsepkan dan kami berupaya untuk dapat segera direalisasikan secepatnya. Ini menjadi pedoman bagi kita semua supaya serentak secara bersama melaksanakan inisiatif strategis Arsitektur SPBE Nasional,” ucap Anas.Dalam kesempatan yang sama, Mendagri Tito Karnavian mendukung konsep SPBE yang saat ini terus disempurnakan Kemenpan RB untuk membentuk satu ekosistem pelayanan publik berbasis digital yang terintegrasi.”Kami mengajak pemerintah daerah untuk mengaplikasikan sistem tersebut,” kata Tito.Menkominfo Johnny G. Plate menyampaikan untuk mendukung SPBE, maka pihaknya saat ini membangun Pusat Data Nasional (PDN), sistem penghubung layanan pemerintah, dan jaringan intrapemerintah.Bersama kementerian/lembaga terkait, ujar dia,Kemenkominfo melakukan pengembangan dan harmonisasi aplikasi, pengembangan super-apps SPBE, serta memanfaatkan analisis “big” data dan kecerdasan buatan.

error: Content is protected !!