Kiai dan Bu Nyai Jadi Juru Kampanye PKB, PBNU: Silakan Saja, Asal Tak Bawa Nama NU

Kiai dan Bu Nyai Jadi Juru Kampanye PKB, PBNU: Silakan Saja, Asal Tak Bawa Nama NU

tribun-nasional.com – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU ) buka suara soal rekomendasi Ijtima Ulama Nusantara yang digelar Dewan Syuro DPP PKB pekan lalu.

Salah satu hasilnya, kiai dan nyai menjadi juru kampanye atas capres dan cawapres yang bakal diusung PKB.

Menanggapi hal itu, Ketua PBNU Fahrur Rozi mengatakan, setiap kiai dan bu nyai memiliki hak untuk bebas berbicara dan mendukung capres atau cawapres.

Namun, saat berkampanye, Fahrur meminta agar kiai dan nyai tidak membawa-bawa nama organisasi dan atribut Nahdlatul Ulama.

“Setiap orang termasuk kiai punya hak politik dan kebebasan berbicara yang harus dihormati. Tentu saja dia boleh berkampanye untuk siapa pun, asal tidak membawa nama dan atribut organisasi NU,” kata Fahrur saat dihubungi Kompas.com, Rabu (18/1/2023).

“Sementara pesantren adalah lembaga yang sepenuhnya di dalam kekuasaan para kiai dan bu nyai,” ujar dia.

Terkait larangan kampanye di sarana atau kantor lembaga keagamaan, Fahrur meminta warga NU tetap mematuhi peraturan tersebut.

Di sisi lain, ia meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) memberikan batasan yang jelas agar aturan ini tidak multitafsir.

Kemenag perlu mengatur apa yang dikategorikan sebagai lembaga keagamaan.

“Apa saja yang dikategorikan lembaga keagamaan. Namun NU tidak boleh dipakai untuk mendukung capres atau partai,” ucap Fahrur.

Sebelumnya diberitakan, para kiai dan nyai yang menjadi juru kampanye (jurkam) dalam Pilpres 2024 akan melakukan komunikasi-komunikasi publik melalui para kiai.

Komunikasi ini tidak hanya menyasar masyarakat Nahdlatul Ulama (NU), tetapi menyasar publik dan masuk ke ruang-ruang masyarakat secara umum.

PKB pun tengah merumuskan cara komunikasi dan berkampanye yang tepat agar sesuai dengan generasi milenial.

Oleh karena itu, para ulama meminta Cak Imin segera mengumumkan capres dan cawapres yang akan diusung PKB.

Bahkan, para ulama ini menentukan batas waktunya paling lambat pada Maret 2023 atau sebelum puasa Ramadhan.

“Menurut pandangan kiai semakin cepat pasangan presiden dan wapres (ditentukan), dan para kiai akan menjadi jurkam. Nanti puasa ramadhan ada kegiatan event keagamaan, itu sudah bisa kampanye,” ucap Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid saat ditemui di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, Sabtu (14/1/2023).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

error: Content is protected !!