Heboh Food Estate Palsu: DPR Teriak, Prabowo Buka Suara

Heboh Food Estate Palsu: DPR Teriak, Prabowo Buka Suara

tribun-nasional.comJakarta, CNBC Indonesia – Program food estate atau lumbung pangan yang dibangun oleh pemerintah punya tujuan positif, yaitu meningkatkan ketahanan pangan dalam negeri. Food estate masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN).

Pemerintah sudah menetapkan pembagian tugas lintas sektor untuk periode 2021-2023. Adapun pembagian tugas tersebut dimulai dari Kementerian Pertanian yang berperan menyediakan sarana produksi dan pengawalan budi daya.

Kemudian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berperan merehabilitasi dan meningkatkan jaringan irigasi, sedangkan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) bertugas merevitalisasi lahan transmigrasi eksisting.

Selanjutnya ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) melakukan konservasi dan rehabilitasi lahan gambut. Sementara itu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN) bertugas mewujudkan korporasi, merancang rencana detail tata ruang (RDRT), validasi tanah hingga sertifikasi.

Belum cukup, Presiden Joko Widodo pun secara resmi menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai koordinator dalam rencana pembangunan dan pengembangan kawasan food estate.

Selama 2 tahun berjalan, program ini dinilai DPR belum maksimal. DPR pun membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengecek program food estate yang tersebar di Kalimantan, Sumatera, NTT, dan Papua. Hasilnya, DPR mengklaim program food estate bermasalah, bahkan ada yang gagal total.

“Ada yang gagal dan tidak mencapai target. Contohnya food estate di beberapa tempat,” ungkap Ketua Komisi IV DPR Sudin saat membuka Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Senin (16/1/2023).

Bahkan Sudin dengan lantang bilang banyak laporan data dari food estate palsu. Misalnya data produksi beras food estate yang disampaikan Kementan tidak sinkron dengan keadaan stok di lapangan. Maka, DPR pun berencana membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengawasi program tersebut.

“Beberapa teman-teman mengusulkan dibikin pansus karena di situ banyak data yang palsu,” ujarnya.

Lantas apa tanggapan pemerintah? Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menampik hal ini. Meski dinilai buruk oleh DPR, program food estate tetap dilanjutkan.

“Food estate juga dilaksanakan,” singkat kata Prabowo di Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan Tahun 2023 di Jakarta, Rabu, (18/1/2023).

Kementerian Pertahanan memang telah diikutsertakan Presiden Jokowi dalam proyek food estate sejak 2020. Alasannya, pangan merupakan bagian dari pertahanan sebuah wilayah. Mantan Panglima TNI itu pun menegaskan ketersediaan pangan menjadi kunci stabilitas sebuah negara.

“Ya saya kira nanti kita akan lihat tapi dari AD (anggaran dasar) kita istilahnya saya lihat tadi kemarin kita asesmen bahwa kita cukup mampu untuk menjaga stabilitas. Berapa tahun (food estate bertahan)? ya selama republik berdiri,” tegasnya.

Selain Prabowo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pun berkomentar. Basuki bilang telah dilakukan panen di wilayah food estate di Dadahup, kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Menurutnya, panen yang dilaksanakan bersama dengan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo itu berhasil baik.

“Di Dadahup seluas 658 ha yang dilaksanakan Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian, kemarin ada 6 ha yang sudah dipanen dengan hasil yang cukup baik, yaitu 4,58 ton per ha di demplot padi di sana,” kata Basuki dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Kondisi V DPR RI, Selasa (17/1/2023).

Lebih lanjut, Basuki menuturkan, di kawasan food estate Dadahup tersebut nantinya juga akan panen kembali di bulan Februari mendatang.

“Ini akan nanti ada lagi proses panen, mungkin pada bulan Februari,” sebutnya.

error: Content is protected !!