Dedi Mulyadi ajak pemerintah perbaiki manajemen kelautan

tribun-nasional.com – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mengajak pemerintah mengubah dan memperbaiki manajemen penangan kelautan agar bisa lebih berpihak lagi terhadap nelayan di Tanah Air.

“Kita memahami kehidupan nelayan dari tahun ke tahun tidak mengalami peningkatan kehidupan yang memadai di hampir seluruh pantai,” kata Dedi, di Purwakarta, Rabu.

Ia mengaku khawatir suatu saat laut akan dikuasai oleh kapal asing lantaran nasib nelayan di Indonesia semakin terpuruk.

Menurut Dedi, nelayan berbeda dengan petani yang masih bisa menyimpan padi di gudang atau leuit.

Disampaikan, nelayan yang saat ini sedang mengalami paceklik ikan tak bisa menyimpan apa-apa sebagai bekal hidup. Mereka justru semakin terpuruk dengan mendominasinya rentenir, bank keliling atau bank emok yang memberikan pinjaman dengan bunga sangat besar.

“Kemudian nelayan membayar (pinjaman dari rentenir) setelah bisa melaut, sehingga terjadi penumpukan utang,” katanya.

Selain itu areal pemukiman nelayan mayoritas sanitasinya buruk. Ditambah banyak rumah tak memiliki toilet, rumah ditempati oleh banyak kepala keluarga, hingga tak adanya hak kepemilikan tanah. Jadi saat terjadi pembangunan kawasan bisnis, kampung nelayan cepat mengalami kerusakan lingkungan, bahkan abrasi.

“Tingkat fokus PUPR kurang di laut banyaknya di darat. Sedangkan KKP sangat terbatas pada aspek penanganan di daerah bencana,” katanya.

Ia menyampaikan, tidak ada salahnya KKP membentuk satu dirjen khusus dalam menangani infrastruktur laut agar infrastruktur laut dapat terbenahi dengan baik.

Dikatakannya, keterpurukan nelayan juga semakin bertambah karena daya jelajah mereka mencari ikan semakin berkurang akibat naiknya harga BBM dan keterbatasan kapal atau perahu yang dimiliki. Sehingga nelayan hanya bisa mencari ikan kecil di sekitar pantai.

“Kalau kita tidak melakukan perubahan manajemen penangan kelautan, suatu saat nanti yang melakukan penangkapan ikan hanya orang kaya, orang bermodal. Atau bisa jadi suatu saat nanti yang berbisnis ikan dan melakukan pengelolaan di Indonesia adalah kapal asing berbendera Indonesia, dan itu kan terjadi,” kata Dedi.

Kemungkinan atau kekhawatiran tersebut disampaikan, karena anak muda atau milenial kini sudah malas menekuni bidang kelautan, sama halnya dengan pertanian. Karena bagi mereka tidak ada perubahan nasib.

Menurut dia, KKP harus menguatkan paradigma kelautan agar program yang ada dari tahun ke tahun terus sama. Program tersebut harus mengarah pada rencana besar untuk mengubah nasib nelayan dengan berbagai skema dan kebijakan yang memadai.

“Jadi angka Rp6,7 triliun (anggaran KKP) tidak ada arti dibanding luasnya laut kita. Ditambah lagi program kita tidak mendasar, makin tidak terlindungi nelayan kita. Nelayan kita tidak dilindungi di rumahnya, karena rumahnya saja sudah tidak layak huni,” katanya.

Ia berharap nasib nelayan di Indonesia bisa berubah mulai dari kepemilikan rumah yang layak huni, lingkungan yang bersih, kepemilikan kapal yang baik dan kemampuan permodalan yang memadai.