Ahli Tambang Dorong Moratorium Smelter Nikel, Kenapa?

tribun-nasional.com – Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) mendorong langkah pemerintah yang bakal melakukan moratorium pembangunan smelter nikel baru. Hal tersebut menyusul ketersediaan jumlah cadangan bijih nikel yang semakin mengkhawatirkan.

Ketua Umum Perhapi, Rizal Kasli menyampaikan moratorium pembangunan smelter nikel baru perlu dilakukan. Mengingat, ketersediaan jumlah cadangan bijih nikel yang berkadar tinggi diperkirakan tidak akan cukup dalam melayani smelter untuk jangka waktu yang lama.

“Saat ini cadangan nikel kadar > 1,5% Ni sekitar 1,18 miliar ton (cadangan terbukti, data tahun 2021). Dengan kapasitas terpasang smelter yang sudah beroperasi saat ini sekitar 135 juta ton input, maka daya tahan cadangan nikel sekitar 9 tahun saja,” ujar Rizal kepada CNBC Indonesia, Rabu (18/1/2023).

Belum lagi, smelter yang dalam tahap konstruksi jumlahnya mencapai sekitar 28 smelter dan membutuhkan bahan baku sekitar 92 juta ton per tahun. Sementara, smelter yang dalam tahap perencanaan sejumlah 57 perusahaan dan membutuhkan input bijih nikel sekitar 187 juta ton per tahun.

“Total diperkirakan kebutuhan bijih nikel kadar 1,5% up adalah sekitar 415 juta ton per tahun. Dengan total cadangan yang ada saat ini sekitar 2,75 miliar ton (Ni > 1,5%), maka daya tahan cadangan mengkhawatirkan,” kata dia.

Menurut Rizal, setidaknya hanya beberapa perusahaan saja yang nantinya dapa bertahan karena memiliki cadangan yang besar untuk menghidupi smelternya. Oleh sebab itu, perlu langkah untuk mengaktifkan eksplorasi lanjutan, baik untuk menemukan cadangan baru maupun mengkonversi sumber daya menjadi cadangan.

“Hal yang dikhawatirkan dengan masifnya pembangunan smelter ini akan mengakibatkan degradasi lingkungan atau kerusakan lingkungan yang masif akibat tidak terkontrolnya pengelolaan lingkungan hidup. Pemenuhan bijih nikel untuk supply ke smelter-smelter akan menjadi tujuan utama,” kata dia.