Kemenhub Dapat Anggaran Rp 31,71 T di 2023, Ini Rencana Penggunaannya

Kemenhub Dapat Anggaran Rp 31,71 T di 2023, Ini Rencana Penggunaannya

tribun-nasional.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapatkan pagu anggaran 2023 senilai Rp 31,71 triliun. Jumlah itu berkurang dari pagu awal Rp 33,44 triliun setelah dilakukan automatic adjustment.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan ada 10 kebijakan dan prioritas kegiatan Kemenhub 2023 dengan anggaran tersebut.

“Secara efektif perhubungan memiliki anggaran Rp 31,7 triliun dan apa yang kita lakukan ini akan kita lakukan upaya-upaya agar automatic adjustment dan non automatic bisa kita maksimalkan untuk mencapai tingkat penyerapan tinggi dan output yang maksimal,” kata Budi Karya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (18/1/2023).

Pertama, adalah pengembangan konektivitas yang produktif dan mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah serta memprioritaskan kegiatan infrastruktur yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Kedua, mendukung dan meningkatkan keselamatan transportasi serta meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik. Ketiga, mendukung program peningkatan sumber daya manusia (SDM) sektor transportasi melalui penyelenggaraan pendidikan vokasi dan peningkatan kompetensi aparatur.

Keempat, mendukung pemerataan pembangunan nasional, membantu masyarakat ekonomi lemah dan menyentuh daerah terpencil, tertular dan terdepan,” ujar Budi Karya.

Kelima, melaksanakan program-program kegiatan dan mendukung pemulihan ekonomi nasional (PEN). Keenam, memastikan keberlanjutan program multi years contract (MYC) dan pemenuhan prioritas nasional (PN) dan proyek strategis nasional (PSN).

Ketujuh, pemenuhan kebutuhan pokok seperti belanja gaji dan operasi secara proporsional, serta menyelesaikan tunggakan pemenuhan dana pendamping. Kedelapan, melakukan perencanaan dan pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan transportasi massal perkotaan seperti di Jabodetabek, Medan, Bandung, Surabaya, Makassar dan Bali.

Kesembilan, mendukung inovasi, digitalisasi layanan perizinan serta mengoptimalkan skema creative financing. Terakhir, mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan, percepatan pemanfaatan kendaraan listrik dan kendaraan ramah lingkungan.

“Kendaraan listrik menjadi concern bagi kita dan ini insyaallah bisa kita laksanakan dan bapak presiden selalu memberikan dukungan dan catatan bagi kita untuk melakukan,” ujarnya.

Realisasi anggaran Kemenhub 2022 di halaman berikutnya.

Serapan anggaran Kemenhub 2022 mencapai Rp 32,75 triliun atau 98,02% dari pagu sebesar Rp 33,41 triliun. Budi Karya menyebut itu merupakan serapan anggaran tertinggi instansinya sejak 2018.

“Capaian ini adalah capaian tertinggi dari 2018 sampai sekarang, terjadi suatu kenaikan dan alhamdulillah bisa diselesaikan baik untuk Badan Layanan Umum (BLU), Rupiah Murni (RM), PNPB, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN),” ujar Budi Karya.

Tak hanya itu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemenhub mencapai Rp 9,02 triliun atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar Rp 8,6 triliun.

Di 2023 sendiri, berdasarkan hasil rapat kerja ditetapkan PNBP Kemenhub sebesar Rp 8 triliun. Budi Karya menyebut akan melakukan sejumlah upaya untuk mencapai target tersebut.

“Apa yang akan kita lakukan adalah intensifikasi. Jadi baik pelabuhan, bandara, terminal akan kami mintakan kepada sektor untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Katakanlah ada pelabuhan atau tempat-tempat tertentu yang belum dikenakan pengenaan PNBP, kita jangkau dengan mekanisme yang GCG (Good Corporate Governance),” tuturnya.

error: Content is protected !!